Pemerintah Lebih Prioritaskan Pelebaran Jalan Nasional

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum akan difokuskan untuk pelebaran jalan-jalan nasional yang ada saat ini. “Bukan untuk membangun jalan baru. Jadi diutamakan untuk memperbesar jalan, meningkatkan kapasitas jalan nasional,” kata Menteri Djoko di Kementerian PU, Kamis, 23 Agustus 2012.

Djoko mengatakan pemerintah menargetkan setiap jalan nasional memiliki empat lajur jalan di setiap jalurnya. Menurut dia, setiap jalan nasional akan diperlebar luas lajurnya hingga menjadi tujuh meter setiap jalur. “Jadi nanti akan ada dua bahu (jalan), tujuh meter jalan, dan dua bahu (jalan) lagi. Jadi 2-7-2,” ujarnya.

Menurut Djoko, target utama pemerintah adalah meningkatkan kapasitas jalan nasional. “Jadi setiap jalur yang belum tujuh meter akan dilebarkan secara bertahap setiap tahunnya,” katanya. Hal itu disebutnya sebagai proyek yang hampir setiap saat terlihat di ruas-ruas jalan nasional.

Ia mengatakan pelebaran jalan itu sudah dimulai dan di sejumlah ruas jalan sudah memiliki empat lajur. “Dari Jawa Barat sampai ke Demak-Kudus sudah empat lajur, Kudus ke Jawa Timur juga sudah 2-7-2, yang artinya sudah sesuai standar,” katanya.

Meski begitu, dia juga mengakui sejumlah lintas jalan, seperti Lintas Tengah Sumatera, belum sesuai standar. “Itu enam meter saja belum, jadi akan segera diperlebar,” katanya.

Masalah pembebasan lahan menjadi masalah utama dari proyek pemerintah tersebut. “Apalagi kalau yang sudah masuk kota, ada toko dan ada rumah seperti di Ambarawa,” kata Djoko. Meski begitu, dia menyatakan permasalahan itu bisa diselesaikan dengan mencari jalur alternatif seperti membentuk jalan lingkar luar.

Soal pertumbuhan jalan antarprovinsi, Menteri Djoko menyatakan penambahan jalur tidak terlalu signifikan. Penambahan jalan hanya dengan membangun jalan-jalan lingkar luar untuk mengantisipasi daerah-daerah yang tidak mungkin dilakukan pelebaran jalan. “Selama bisa meningkatkan kapasitas jalan dengan pelebaran, akan kami lebarkan jalannya,” katanya

sumber :klik

Presiden: anggaran pendidikan 2013 direncanakan Rp331,8 triliun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dalam RAPBN Tahun 2013 anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen.

"Dalam RAPBN Tahun 2013 kita tetap dapat memenuhi lagi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kita bersyukur, dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan. Dan tahun 2013 mendatang kita rencanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis malam.

Pada tahun 2011, anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun dan tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi Rp310,8 triliun.

Menurut Presiden, anggaran pendidikan yang makin besar itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan.

"Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan tetap kita prioritaskan untuk melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45,0 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA.

Untuk mendukung pelaksanaan PMU, Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan.

"Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan APK jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi," katanya.

Melalui anggaran pendidikan itu pula, Pemerintah merencanakan pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB.

Pemerintah juga melakukan rehabilitasi ruang-ruang kelas SMA/SMK/MA yang rusak, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang.

"Dengan anggaran pendidikan itu, kita akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/mahasiswa," katanya.

Sementara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pada 2013 Pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah.

Ia mengatakan, pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi bagi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai.

Melalui uji kompetensi ini pula, semua pihak berharap dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelatihan bagi guru-guru yang nilainya belum memenuhi syarat.

"Dengan berbagai langkah kebijakan dan program itulah, Insyaallah, pada tahun 2013 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air," katanya.

sumber : klik

BJ Habibie: pesawat N250 masih yang terbaik

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden RI Bacharudin Jusuf Habibie atau yang akrab dipanggil BJ Habibie mengatakan pesawat N250 yang proyeknya sempat terhenti di tengah jalan merupakan salah satu pesawat terbaik.

"N250 is still the best," kata Habibie di sela-sela Open House menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah di kediamannya di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta, kemarin.

Habibie mengatakan pesawat tersebut akan dapat terbang dalam lima tahun ke depan dengan perubahan rancangan pesawat yang serba digital.

"Kami akan `redesign` (desain ulang) pesawat, salah satunya mesin. Ini perlu karena ada gap teknologi kurang lebih 20 tahunan," ujar pemilik 46 paten di bidang Aeroneutika itu.

Pada Sabtu lalu (11/8/12) dilakukan penandatanganan proyek pengembalian dan penyelesaian kembali pesawat N250 yang sempat terhenti.

Habibie mendirikan PT Regio Aviasi Industri (RAI). PT tersebut didirikan dua perusahaan swasta, PT Ilhabi milik putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie, yang memegang saham 51 persen dan PT Eagle Capital milik Erry Firmansyah yang memegang saham 49 persen.

Di perusahaan tersebut Habibie menjadi Ketua Dewan Komisaris.

Pesawat N250 pada 17 tahun lalu sempat direncanakan untuk mendapatkan sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) pada tahun 2000, namun kemudian terhenti.

Habibie mengatakan berencana mendapatkan sertifikat tersebut dalam lima tahun mendatang.

Dalam Open House yang digelar oleh Habibie, tampak hadir pula politisi Akbar Tanjung dan Hamzah Haz, pemimpin redaksi Jurnas Asro Kamal Rokan, presenter Metro TV Tommy Tjokro, dan sejumlah masyarakat umum.

Wakil Presiden Boediono terlihat hadir pada pukul 15.30 WIB dan keluar pada pukul 16.30 WIB. Acara Open House sendiri dimulai pada pukul 17.30 WIB hingga pukul 08.00 WIB dan terbuka untuk semua kalangan masyarakat.

sumber :klik

Pidato Presiden Cuma Didengar 10 Menit

Paripurna DPRD Nganjuk di Pendapa Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak kuorum. Bahkan, akibat jumlah anggota DPRD yang hadir hanya 13 anggota dari 50 anggota, Ketua DPRD membebaskan peserta rapat paripurna untuk mengikuti pidato selama 10 menit saja.

Selanjutnya anggota Dewan dipersilakan meninggalkan tempat dan mendengarkan pidato Presiden di rumah masing-masing. "Untuk itu, kami silakan mengikuti pidato 10 menit saja," kata Nurwadi Nurdin dalam paripurna menjelang pidato Presiden RI, Kamis (16/8/2012).

Akibatnya, setelah 10 menit mendengarkan pidato Presiden, semua anggota DPRD Nganjuk langsung bubar dan pulang. Namun, semua pejabat eksekutif di Pemkab Nganjuk tetap berada di tempatnya masing-masing untuk mendengarkan pidato hingga selesai. "Bagi eksekutif, pidato Presiden RI cukup penting, karena di situ Pemerintah mengeluarkan kebijakan penting ke depan," kata Abdul Wakid, Kabag Humas Pemkab Nganjuk, Kamis (16/8/2012).

Mengenai kebijakan Ketua DPRD Nganjuk yang membubarkan diri setelah 10 menit pidato, Abdul Wakid menilai hal itu di luar kewenangan Pemkab Nganjuk. "Karena Dewan sesuai aturan memiliki kewenangan sendiri," jawab Abdul Wakid.

Sedangkan Ketua LSM Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Nganjuk Cahyo Basuki mengatakan, tingkah laku DPRD Nganjuk tersebut sudah sangat memprihatinkan.

sumber :klik

Ini Alasan Target Pertumbuhan Ekonomi 6,8 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,8 persen pada 2013. Nilai tersebut merupakan batas bawah dari target pertumbuhan semula sebesar 6,8 hingga 7,2 persen.

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisyahbana mengatakan, pemerintah memakai angka 6,8 persen atas dasar pertimbangan dari sisi konsumsi dan produksi. "Kedua bagian ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan," kata Armida saat konferensi pers di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (17/8/2012).

Menurut Armida, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari sisi konsumsi masyarakat akan naik 4,9 persen, konsumsi pemerintah sebesar 6,7 persen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik 11,9 persen, ekspor barang dan jasa naik 11,7 persen, serta impor barang dan jasa naik 13,3 persen.

Adapun dari sisi produksi, Indonesia cukup berbangga karena pertumbuhan ekonominya mencapai 6,4 persen pada kuartal II-2012. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. "Namun, sektor pertanian menjadi kontributor tertinggi ke pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut, yaitu sebesar 3,7 persen," kata Armida.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun depan, pemerintah akan memberikan prioritas pada surplus produksi padi agar dapat naik sebesar 4 persen. Saat ini seluruh infrastruktur akan dikerahkan ke sektor tersebut. "Kemarin sektor pertanian sudah bisa tumbuh 4 persen. Harapannya bisa dijaga minimal 3,7 persen. Ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi kita juga tinggi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan semua sektor tersebut akan dijaga pertumbuhannya. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen di tahun depan akan dengan mudah tercapai. "Meski pertumbuhan ekonomi dipatok cukup tinggi, kita akan terus jaga nilai inflasinya," kata Hatta.

Sekadar catatan, inflasi tahunan pada tahun depan ditargetkan sebesar 4,9 persen. Adapun inflasi tahunan pada 2012 sebesar 6,8 persen.

sumber :klik

Rencana Pembangunan 15 Bandara Baru Paling Banyak di Indonesia Timur

Jakarta - Rencana pemerintah membangun 15 bandara baru mulai 2013 akan diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur. Bandara baru itu akan dibuat di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk sebagian kecil di wilayah barat.

"Tersebar di seluruh Indonesia, tapi lebih banyak di timur," kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (16/8/2012)

Mangindaan menjelaskan, 15 bandara baru itu umumnya dikerjakan dengan anggaran multiyears yang dimulai tahun depan. Ia mengakui sebagian kecil bandara itu sudah mulai dikerjakan.

"NTT, Papua ada, berat ke timur. Tahun sebelumnya kan banyak di barat, 2013 masih ada baratnya juga. Bengkulu, kepulauan Riau, karena kita harus hubungkan semua pulau. Sementara darat belum menghubungkan, kita hubungkan lewat udara," katanya.

Menurutnya, pembangunan bandara-bandara ini akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bandara-bandara baru ini umumnya bandara untuk penerbangan perintis.

"Yang pasti begini runway-nya harus panjang berapa, cukup 1.200 meter, cukup 1.400 meter, itu untuk penerbangan perintis dulu. Yang penting kita buka dulu jangan ragu ragu demi untuk keterhubungan satu dan yang lain," katanya.

Sebelumnya Presiden SBY Pemerintah berjanji menggenjot pembangunan infrastruktur tahun depan. Anggaran infrastruktur di 2013 bakal digunakan antara lain untuk membangun 15 bandara baru.

"Pada bidang transportasi udara, untuk mendukung keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity), kita arahkan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk membiayai pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara," tegas SBY.


sumber :klik

Monorel dan MRT Dibangun, Bisakah Jakarta Bebas Macet?

Jakarta - PT Adhi Karya Tbk berencana melanjutkan pembangunan Jakarta Link Transportation (monorel) yang sempat tertunda. Pembangunan moda transportasi massal ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di Jakarta. Apakah efektif?

Pengamat transportasi dari Transportation Research Group FTSL-ITB Harun al Rasyid Lubis mengatakan, rencana pembangunan monorel yang direncanakan mulai dibangun 2013 memperoleh keraguan dapat mengatasi kemacetan Jakarta dalam waktu singkat.

"Sulit, tidak bisa dadakan," ungkap Harun kepada detikFinance, Selasa (14/8/2012).

Selain meragukan pembangunan monorel, Harun juga menyangsikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang direncanakan akan mampu mengangkut hingga 1.500 penumpang dalam sekali angkut.

"MRT yang sedang mau dibangun 15 km atau nambah 8 km lagi ke kota tidak akan menyelesaikan kemacetan, bila tidak didukung dengan upaya-upaya lain, seperti pengendalian tata ruang, disiplin berlalu lintas dan pembatasan lalu lintas," sambungnya.

Harun menilai, langkah terdepan yang harus dilakukan mengurai kemacetan di Jakarta adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan commuter line (KRL).

"Harapan terdepan adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan KA (kereta api) Jabodetabek, itu pun tidak selesai-selesai, sudah 30 tahun karena tidak ada kepemimpinan dalam implementasi masterplan yang sudah ada," tutup Harun.

sumber :klik

Hatta: Ekonomi Indonesia Terkuat 10 Dunia 2025

Palembang, (Analisa). Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, ekonomi Indonesia sekarang ini tengah mengalami kemajuan pesat, sehingga bisa menjadi terkuat nomor 10 di dunia pada 2025.

"Ekonomi Indonesia maju terus, sekarang ini saja ekonomi kita termasuk terkuat nomor 15 di dunia, melihat kondisi tersebut pada 2025 bisa menjadi terkuat nomor 10," katanya usai acara buka puasa bersama pengurus dan kader Partai Amanat Nasional di Palembang, Minggu (12/8) malam.

Dia menjelaskan, pada 2014 diprediksi kesejahteraan rakyat akan meningkat dengan pendapatan per kapita mencapai di atas 5.000 dolar AS.

Pada 2025, lanjutnya, sesuai dengan "master plan" yang ada, pendapatan rakyat Indonesia sudah mencapai 16.000 dolar AS per kapita dan pada saat itu Indonesia berada pada posisi 10 kekuatan ekonomi dunia.

Menurut Menko Perekonomian, dahulu orang melihat Indonesia sebelah mata, kini sudah tidak lagi dan sudah sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Ia mengatakan, melihat pertumbuhan ekonomi sekarang ini, maka bangsa Indonesia akan menjadi besar, disegani, dan tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi juga memberikan solusi bagi persoalan perekonomian dunia.

"Kita adalah negara anggota G20, artinya Indonesia termasuk sebagai sala satu di antara 20 negara terbesar di dunia yang tergabung di dalam kelompok tersebut," ujar menteri kelahiran Sumsel itu.

Menurut dia, untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional guna mencapai target menjadi 10 negara terkuat ekonominya, pemerintah akan terus mendorong program-program ekonomi kerakyatan.

sumber :klik

Ekonomi Indonesia Tumbuh, Kelas Menengah Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan bahwa masyarakat kelas menengah adalah pihak yang paling merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada kuartal I dan II 2012, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen dan 6,4 persen.

"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditandai dengan berkembangnya kelas menengah. Mereka yang umumnya menikmati pertumbuhan tersebut dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi ataupun terendah," ucap Armida saat ditemui di Kantor Bappenas, Senin, 13 Agustus 2012.

Armida menjelaskan, pertumbuhan kelas menengah tersebut ditandai dengan terus meningkatnya pendapatan mereka. Mereka, kata Armida, umumnya berada di sektor swasta sehingga menikmati pertumbuhan pendapatan yang tinggi meski nilai ekspor menurun dan kondisi ekonomi global tidak menentu.

Armida melanjutkan, pertumbuhan kelas menengah tersebut di satu sisi juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten memperluas lapangan kerja formal. Lapangan kerja formal sedikit banyak didominasi oleh lapisan masyarakat menengah ke atas.

"Namun, efek dari pertumbuhan lapisan masyarakat kelas menengah ini diikuti dengan melebarnya kesenjangan pendapatan dengan kelompok masyarakat bawah atau mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Saya tidak heran kalau Asian Development Bank mengatakan koefisien Indonesia meningkat," ujar Armida.

Meski demikian secara dasar, kata dia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dinikmati oleh siapa pun, baik lapisan masyarakat bawah, tengah, ataupun atas.

"Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi kita dinikmati semua kelas pendapatan. Itu terlihat dari semakin menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan kelas menengah jauh lebih cepat," jelas Armida sambil mengatakan pihaknya masih meneliti fenomena ini.

sumber :klik

KASUS ROHINGYA: SBY kirim surat ke Presiden Myanmar

BOGOR: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini berencana mengirimkan surat kepada Presiden Myanmar Thein Sein agar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya.

Kepala Negara mengatakan dirinya tadi malam telah mempersiapkan surat tersebut, yang isinya menyampaikan harapan Indonesia.

"Tadi malam saya telah mempersiapkan surat, Insya Allah hari ini terkirim kepada Presiden Myanmar Thein Sein yang mengungkapkan harapan iIndonesia kepada Myanmar untuk menyelesaikan permalahan etnis Rohingya dengan sebaiknya," kata Presiden Yudhyono dalam pernyataan pers di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 4 Agustus 2012.

Isi surat tersebut, ujarnya, tidak bisa dijelaskan secara rinci hari ini, mengingat Presiden Myanmar belum menerimanya.

Yudhoyono mengatakan pemerintah memiliki keprihatinan dan telah serta akan terus melakukan upaya baik secara diplomasi maupun upaya lain yg berkaitan atas isu kemanusiaan atas etnis Rohingya.

"Saya tidak jelaskan rinci, karena beliau [Presiden Myanmar] belum menerima," kata SBY yang tampil dengan kemeja kokoi puitih dan kopiah hitam.

Presiden Yudhoyono menilai konflik etnis Rohingya yang beragama Islam asal Bangladesh dan etnis Rakhine yang beragama Budha merupakan konflik komunal dan konflik horizontal , seperti halnya yang pernah dialami di Poso dan Ambon.

Pemerintah Myanmar sendiri, tambahnya, belum mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis

dari 135 etnis di negara itu

Di samping akan mengirimkan surat ke Presiden Myanmar, SBY mengatakan pemerintah Indonesia juga secara multilateral dan regional aktif untuk ikut membahas etnis Rohingya baik di tingkat PBB, Asean, dan forum lain.

Di samping itu pemerintah melalui Menlu Marty Natalegawa juga melakukan diplomasi untuk mendorong negara Islam yang tergabung organisasi kerja sama Islam OKI untuk datang langsung ke lokasi untuk mengetahui hal sebenarnya yang terjadi di Myanmar.

"Harapan saya OKI, PBB, Asean, Myanmar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan solusi yang baik," kata SBY.

Yudhoyono juga menyerukan pada rakyat Indonesia yang memilki solidarias untuk memberi bantuan dan kepeduliannya.

sumber :klik

Kantor AirAsia Regional Pindah ke Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Selasa siang ini, 7 Agustus 2012, Grup AirAsia meluncurkan AirAsia ASEAN di Jakarta. "ASEAN memiliki pasar yang masif," kata Chief Executive Officer Grup AirAsia Tony Fernandes di kantornya hari ini. Ia menjelaskan, AirAsia ASEAN merupakan perluasan usaha maskapai ini di wilayah regional. Kantor AirAsia ASEAN ditempatkan di Jakarta untuk memudahkan AirAsia bekerja lebih dekat dengan Sekretariat ASEAN, yang juga berlokasi di Jakarta.

Tony mengatakan AirAsia ASEAN akan membantu Grup AirAsia dalam persiapan untuk mengimplementasikan kebijakan Open Skies ASEAN serta ASEAN Economic Community. Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) memang sudah mendeklarasikan 2015 sebagai momentum integrasi ekonomi, sosial, dan keamanan di wilayah ini.

AirAsia menyatakan akan memperluas pasar berdasarkan jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 600 juta jiwa. AirAsia, kata Tony, juga akan memperluas pasar ke Cina, India, Jepang, serta Korea. Menurut Tony, wilayah ASEAN, Asia Timur Laut, serta Asia Selatan, yang memiliki populasi 3 miliar jiwa atau 43 persen jumlah penduduk dunia, adalah pasar potensial untuk maskapai penerbangan murah ini.

Saat ini AirAsia beroperasi dengan 104 pesawat Airbus A320, sembilan Airbus A330, serta dua Airbus A340. Dalam beberapa tahun ke depan, AirAsia sudah memesan lebih dari 400 pesawat baru. Dengan armada masif itu, Grup AirAsia mengoperasikan lebih dari 160 rute penerbangan langsung ke 85 destinasi.

sumber: klik

Sejuta situs porno diblokir

Batam (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa hingga saat ini kementeriannya sudah memblokir sekira seuta situs porno.

"Ada satu juta yang diblokir," katanya usai menyerahkan Mobil Pelayanan Internet Kecamatan di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan, terdapat lima miliar situs internasional yang aktif, dan pihaknya tidak bisa memantau seluruh situs tiap hari.

"Kami tidak bisa memplototi satu per satu tiap hari," katanya.

Ia mengatakan, menindak tegas setiap situs yang kedapatan memiliki konten porno, namun belum bisa bekerja maksimal mengingat banyaknya situs yang aktif di dunia maya.

"Kalau situs, kami punya hak untuk menindak. Kami blokir semua yang porno," kata Menteri.

Sejak kebijakan pemblokiran situs porno dilakukan pemerintah, kata Tifatul, maka konten berisi pornografi semakin berkurang.

"Kalau sekarang menjadi film atau video pornografi sudah sulit mengaksesnya, kalau foto porno memang belum terlalu optimal, tetapi ke depan akan terus kita tingkatkan," kata Tifatul.

Direktur Bisnis Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Azhar Hasyim, mengatakan bahwa rata-rata memblokir 100 situs per hari dan tidak terdapat situs pornografi berdomain Indonesia (.id).

Kemkominfo, menurut Azhar, berencana melakukan koordinasi dengan perusahaan situs pencari di Internet, Google, terkait penggunaan kata-kata kunci yang umum dipakai situs-situs pornografi.

"Kami belum melakukan pembicaraan dengan Google, tapi dengan YouTube sudah," kata Azhar.

Azhar menjelaskan, Kemkominfo tidak sepenuhnya berkapasitas menutup situs-situs mengandung pornografi berdomain komersial (.com) karena tidak terdaftar di Indonesia.

Ia menambahkan, pengaduan situs-situs pornografi dan sarana kontrol teknologi dunia siber kepada masyarakat melalui kanal trustpositif.kominfo.go.id yang dikelola Kemkominfo.

sumber : klik

PERTUMBUHAN EKONOMI Indonesia Kuartal II/2012 capai 6,4%

JAKARTA: Ekonomi Indonesia selama kuartal kedua tahun ini tercatat tumbuh sebesar 6,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 53,5%.

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menyampaikan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah masing-masing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebanyak 32,9% dan 9,0%.

“Sedangkan peranan ekspor dan impor masing-masing sebesar 24,3% dan 26,6%,” ujarnya hari ini, Senin(6/8/2012).

Adapun, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada kuartal kedua tahun ini masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5%. Selanjutnya, diikuti Pulau Sumatera 23,6%, Pulau Kalimantan 9,5%, Pulau Sulawesi 4,8%, sisanya 4,6% di pulau-pulau lain.

sumber :klik

Belanja infrastruktur 2013 akan lampaui Rp200 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa belanja infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2013 direncanakan melampaui Rp200 triliun.

"2012 juga meningkat sekali mungkin sudah 170 triliun untuk 2012. Kalau rencana 2013 barangkali naik, di atas Rp200 triliun," kata Hatta di Jakarta, Rabu.

Diharapkan, peningkatan belanja infrastruktur tersebut juga akan diikuti dengan percepatan penyerapan. "Ini yang saya katakan kalau infrastruktur yang kita tidak cepat maka akan ngerem lagi," ujarnya.

Selain itu, Hatta juga mengungkapkan transfer dana ke daerah juga akan meningkat seiring dengan peningkatan APBN 2013. Hal ini di antaranya disebabkan karena minimal 26 persen dari APBN digunakan untuk dana alokasi umum (DAU).

"DAU minimal 26 persen dari bujet. Kalau APBN meningkat Rp1.400 triliun otomatis DAU meningkat, otomatis transfer daerah meningkat," paparnya.

Terkait dengan jumlah subsidi BBM, Hatta masih enggan memberikan informasi. "Kalau angka jangan dulu, nanti Presiden," tukasnya.

Namun demikian, kebijakan untuk mengendalikan dan penghematan BBM yang telah dijalankan saat ini akan diteruskan. "Penghematan dan pengendalian sudah menjadi keputusan berjalan terus," tuturnya.

Sementara itu, pada 16 Agustus 2012 nanti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan RAPBN 2013 dan nota keuangan di depan DPR.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri buka puasa di Kediaman Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pada 2013 nanti, dana transfer ke daerah di APBN 2013 akan melampaui Rp500 triliun.

sumber: klik

Mendag : 2030 Indonesia lima besar ekonomi terkuat

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan optimistis pada 2030 mendatang Indonesia mampu masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Dalam 18 tahun ke depan, kita bisa masuk dalam lima negara ekonomi terbesar di dunia," kata Gita dalam seminar bertajuk Menggesitkan Birokrasi di Jakarta, Rabu.

Hal itu didasari pada pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang telah melampaui negara-negara tetangga. Dia mencontohkan PDB Malaysia yakni 240 miliar dolar AS, dimana hanya seperempat PDB Indonesia.

Sedangkan PDB Singapura mencapai 220 miliar dolar AS atau seperlima PDB Indonesia. Sementara PDB Thailand hanya sepertiga PDB Indonesia.

"Jadi tak ada alasan kita minder terhadap negara lain," katanya.

Dalam seminar-seminar ketika pihaknya menjadi pembicara, Gita menemukan banyak mahasiswa dari berbagai universitas yang tidak mengetahui potensi PDB Indonesia, padahal secara Purchasing Power Parity (PPP), perekonomian Indonesia saat ini telah berada pada level 16 besar dunia melampaui banyak negara diantaranya Belanda dan Turki.

"Indonesia punya banyak orang-orang yang pintar, tetapi mereka tidak tahu PDB kita berapa di dunia dan potensinya seperti apa. If you dont know, how can you be proud of your country?" katanya.

Dia mengatakan sikap bangga dalam berbangsa harus ditumbuhkan karena memiliki korelasi dengan berkembangnya jiwa kepemimpinan dalam diri seseorang.

Menurut dia, kepemimpinan itu merupakan kapasitas diri untuk memproyeksikan skala kemampuan diri pada hari ini dan masa depan.

Dia mengatakan siapapun bisa menjadi pemimpin yang besar dengan syarat memiliki sikap dan kemampuan seorang pemimpin yakni disiplin, bersikap positif, mampu menggunakan perangkat teknologi informasi dan merealisasikan rencana-rencananya dalam kenyataan.

"Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang besar," katanya

sumber :klik

KPK dan Polisi Makin Mengeras

ITULAH yang kita lihat dalam penanganan dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi yang terjadi di Korps Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia. Polisi bersikukuh untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di institusinya dan tidak mau menyerahkan penanganan kasus ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ibarat rumah yang sedang terpakai, kita bukan bergegas mematikan apinya, kita malah terus memperdebatkan siapa yang lebih berhak untuk mematikan api. Dengan sikap seperti itu tidak usah heran apabila api malah semakin membesar dan menghabiskan semua yang ada.



Tarik menarik antara polisi dan KPK dalam korupsi simulator SIM yang kita khawatirkan adalah dampaknya terhadap kepastian hukum. Bagaimana untuk satu kasus korupsi yang sama sampai ada dua institusi penegak hukum berbeda yang menanganinya.



Kalau kita biarkan persoalan ini terus bergulir tidak terbayang komplikasi yang terjadi dalam penegakan hukum ke depan. Hakim pasti akan kebingungan ada tuntutan berbeda atas sebuah kasus korupsi yang sama.



Bukan mustahil tuntutan kepada mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang ditangani KPK berbeda dengan tuntutan yang dihadapi Wakil Kepala Korlantas Brigjen Didik Purnomo yang kasusnya ditangani Polri. Dalam konteks pembangunan kesadaran hukum di masyarakat, perebutan penanganan hukum antara polisi dan KPK menjadi contoh yang tidak baik.



Atas dasar itulah kita mendorong agar diambil sikap untuk menciptakan kepastian hukum. Kita tidak perlu kebingungan untuk menuntaskan perbedaan ini karena sudah ada undang-undang yang mengatur semua itu.



UU KPK secara tegas mengatakan bahwa apabila ada kasus korupsi yang disidik oleh KPK, maka institusi penegak hukum lain harus menyerahkan kasus tersebut ke KPK. Sebagai institusi yang "extraordinary", KPK mempunyai kewenangan yang jauh lebih tinggi dari polisi maupun kejaksaan.



Polisi tidak perlu lagi mempertanyakan kembali kewenangan tersebut. KPK memang dibentuk atas kesepakatan kita bersama untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di negeri ini. KPK dilahirkan karena polisi dan kejaksaan yang semula mempunyai kewenangan itu, bukan hanya tidak mampu memberantas korupsi, tetapi menjadi bagian dari pelaku korupsi itu sendiri.



Kasus dugaan korupsi pada pengadaan simulator SIM merupakan kasus terakhir yang melibat oknum polisi dalam kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung ada dua jenderal yang diduga terlibat dan untuk itulah KPK menetapkan keduanya menjadi tersangka bersama pelaku-pelaku yang lain.



Kalau sekarang banyak pihak mendesak Presiden menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Negara untuk menghentikan perseteruan antara polisi dan KPK, itu sangat bisa dimengerti. Sebagai seorang Kepala Negara, Presiden tidak boleh membiarkan terjadinya ketidakpastian dalam penegakan hukum.



Langkah yang ditempuh Presiden untuk menyelesaikan persoalan ini bukanlah bentuk intervensi hukum. Sebab langkah yang diambil bukan dalam kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai seorang kepala negara. Sikap kenegarawan dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tidak berujung pada dua lembaga penegak hukum.



Kepala Negara cukup mengacu kepada undang-undang yang sudah jelas bunyi perintahnya. Tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi karena tidak ada lagi yang abu-abu dalam langkah pemberantasan korupsi.



Tarik menarik kewenangan antara polisi dan KPK sendiri sekarang ini sudah pokrol bambu. Polisi tetap bersikukuh pada memorandum of understanding yang ditandatangani bersama KPK bahwa lembaga penegak hukum dilarang mengintervensi proses penyidikan yang sedang dilakukan penegak hukum yang lain.



Polisi merasa bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Oleh karena itu mereka merasa terusik ketika KPK kemudian ikut masuk dan menyelidiki kasus yang sedang mereka tangani. Itulah yang menjadi dasar mengapa mereka tidak pernah akan mau menyerahkan kasus korupsi simulator SIM ke KPK.



Hanya saja kesungguhan polisi memang pantas dipertanyakan karena pada bulan Mei mereka mengirimkan hak jawab ke Majalah Tempo atas tulisan tentang dugaan korupsi di Korlantas. Dalam surat pembaca yang disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution jelas-jelas dikatakan bahwa dari hasil pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti terjadinya korupsi dalam pengadaan simulator SIM.



Atas dasar itu memang menjadi tanda tanya ketika Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan bahwa pihak sudah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus tersebut. Inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa polisi hanya mencoba menutupi kasus korupsi ini dan karena itu tidak mau menyerahkannya kepada KPK.



Sekarang ini yang kita butuhkan hanyalah kedewasaan dan kebesaran hati dari semua pihak. Apa yang kita lakukan bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu maka kita harus mau mendahulukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini.

sumber : klik

GEMPA 5,1 SR: Pulau Morotai Diguncang Gempa Tektonik

JAKARTA: Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,1 skala Richter terjadi di barat laut Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Selasa dinihari, pukul 01.55 WIB.

Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa 5,1 SR itu berada pada lokasi dengan koordinat 2,80 derajat Lintang Utara (LU) dan 128,29 derajat Bujur Timur (BT).

Gempa itu berada 53 km barat laut Pulau Morotai. Adapun kedalaman pusat gempa (episentrum) ini mencapai 206 km. (antara/yus)

sumber : klik

Marak Hukum Rimba, JK: Tinggal Satu yang Tak Dibakar di Negeri Ini, Istana

Jakarta Akhir-akhir ini anarkisme banyak ditemui. Jika ada kelompok yang tidak puas tidak segan melakukan kekerasan kepada kelompok lainnya, bahkan anarkisme juga ditujukan kepada pemerintah.

Menurut mantan wapres Jusuf Kalla, jika ada kelompok yang mudah melakukan pembakaran atau kekerasan lainnya, hal itu terjadi karena berlaku hukum rimba di negeri ini. Itulah yang membuat beberapa warga secara berkelompok berbuat tanpa aturan.

"Tinggal satu yang tidak dibakar di negeri ini, Istana, karena tentu dijaga ketat. Pos polisi dibakar, Kemendagri dilempari, kantor kecamatan dibakar," ucap JK.

Hal itu disampaikan dia dalam talkshow yang digelar di kediaman anaknya di Jl Sekolah Duta V No 42A, Pondok Indah, Jaksel, Minggu (5/8/2012).

Jarena itulah tugas besar bangsa ini untuk mendisiplinkan kembali warga yang keluar dari aturan dan malah memegang hukum rimba. JK pun mengkritisi masalah ekonomi, di mana diamelihat ada keragu-raguan pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM.

"Keragu-raguan untuk mengurangi subsidi. Yang dibuat hanya mengkaji-mengkaji tidak pernah ada putusan," kritiknya.

(vit/fjp)

sumber

Presiden: Jangan Cari Untung dari Pembebasan Tanah

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan semua pihak untuk tidak menarik keuntungan pribadi dari pembebasan tanah bagi proyek pembangunan fasilitas publik, termasuk menjadi perantara sehingga menghambat pembangunan proyek yang dibutuhkan masyarakat.

"Banyak kaum makelar yang menghambat, saya berharap kita tidak tertinggal dari negara lain, kita bisa seperti itu maka pembebasan tanah sukseskan bersama-sama," kata Presiden dalam keterangan pers usia rapat koordinasi bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (2/8) sore.

Kepala Negara juga mengajak masyarakat dan semua pihak memudahkan proses pembebasan tanah bagi pembangunan fasilitas umum bila memang rakyat tidak dirugikan dan mendapat ganti rugi yang wajar.

"Saya mengajak semua pihak untuk kepentingan umum, rakyat tidak dirugikan maka mestinya didukung, saya ajak juga pemerintah daerah, termasuk BUMN juga, mana kala ada masalah selesaikan dengan baik, rakyat tidak dirugikan," kata Presiden.

Mengenai perkembangan proyek pembangunan fasilitas umum di sejumlah daerah, Kepala Negara mengatakan dari laporan Menteri Perhubungan dan juga Menteri Pekerjaan Umum, kendala yang dihadapi di masing-masing daerah berbeda.

"Juga dibahas perihal pembebasan lahan, kita banyak sekali merugi, pada tahun ini anggaran tersedia, APBN, APBD maupun swasta, tapi terhambat karena tidak mudah membebaskan tanah, kita sudah punya Undang-undang, Perpres sudah final, piranti lunak ada aturannya, semua itu bisa tidak selesaikan masalah ketika pembebasan lahan tidak berjalan efektif," kata Presiden.

Karena itu Presiden menegaskan semua pihak harus terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Rangkaian Safari Ramadan Presiden sebelumnya mengunjungi dan melakukan rapat koordinasi bidang hukum di Kejaksaan Agung, bidang pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional dan bidang Kesehatan di Kementerian Kesehatan.(Ant/BEY)


http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/08/02/100744/Presiden-Jangan-Cari-Untung-dari-Pembebasan-Tanah/2

Jakarta-Airport railway delay expected

The construction of a railway that will connect Manggarai Station in Jakarta and Soekarno-Hatta International Airport in Banten will not commence until the end of 2014 because the feasibility study process is taking more time than expected, a financier said.

State infrastructure financing company PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) corporate secretary Astried Swastika said cost analysis pertinent to land acquisition was the crux of the problem.

“We need at least two years for preparation because this project is built under a public-private partnership,” Astried said on Tuesday.

The project has been on the back burner since 2005 due to a variety of problems until the Transportation Ministry decided in 2011 to bring in SMI to help with financing and start pre-feasibility and feasibility studies.

Both parties had committed to kick-off the construction of the project at the end of 2012 so that the train would be operational in 2014.

“We have finished the pre-feasibility study on the Manggarai-Soekarno Hatta project and we have five different options of track now,” she said.

She refused to disclose the five different options that they have, but she said that one of the options included expansion to the Cawang and Halim area in East Jakarta.

Based on the pre-feasibility study, the airport train project might require at least Rp 18 trillion (US$1.89 billion), president director Emma Sri Martini told The Jakarta Post.

“That is our estimation for now. We still do not know the exact figure for the investment because we have to wait for a further feasibility study on the project that is currently on-going,” Emma said.

She also said that a number of foreign and local companies had long expressed interest in taking part in the bidding, which was supposed to be held in 2009.

The companies include China Harbour Engineering, Japan’s Mitsui and state railway operator PT KAI’s Railink.

Contacted separately, Transportation Ministry spokesman Bambang Ervan said that SMI had communicated the progress on the project to the directorate general to the railways.

Even though the project was delayed, he said that the government was speeding up the construction of a double track railway connecting Jakarta and Soekarno-Hatta International Airport by using the commuter line tracks.

He said that the commuter airport train was expected to commence its operations in early 2014.

“This commuter line airport train will help to support the Manggarai–Soekarno Hatta express train that is currently being studied by PT SMI,” he said.

The airport commuter line will pass through Manggarai–Sudirman–Tanah Abang–Duri–Grogol–Bojong Indah–Kalideres–Tanah Tinggi–Soekarno Hatta.

The state railway operator PT KAI will add a 7-kilometer double track line connecting Tanah Tinggi to the airport, which will require a Rp 2.25 trillion ($245.25 million) investment.

“By using the commuter line tracks, airline passengers will take a 35 to 45 minute journey to the airport from Manggarai,” he added.


http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/01/jakarta-airport-railway-delay-expected.html